Just For You, Just For Fun...

Disini dalam kapasitasnya sebagai penyedia jasa layanan internet

berkecepatan tinggi (Broadband), sangatlah jelas telah melanggar UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 yang menyangkut hak konsumen .

Singkatnya pelanggaran Telkom Speedy sudah seharusnya mendapat tindakan dari Pemerintah namun tidak ada satupun pihak terkait (Pemerintah yang berwenang)

turun tangan dan terkesan didiamkan saja. Pelanggaran Telkom Speedy sangat merugikan pihak konsumen dan dampaknya luar biasa mengganggu produktivitas kerja ataupun saat rileks (surfing, streaming video,dll) yang sudah merupakan tuntutan dijaman teknologi.

Beberapa pelanggaran pihak manajemen Telkom Speedy :

- Telkom Speedy Bertanggung jawap sepenuhnya atas keadaan Overload

(Kelebihan pengguna) sehingga menyebabkan kelambatan akses secara luas.

(Dan ini memang disengaja sebab konsekuensi atas kelebihan beban

sudah bisa diketahui pihak Telkom Speedy sebelumnya namun tetap mengambil User

terus-menerus tanpa dibarengi kesiapan Infrastruktur yang memadai).

- Kecurangan - kecurangan (Pembohongan Publik) :

   a. Bandwith 1 mbps hilang entah kemana ( kalau karena masalah jaringan / central itu sudah basi !!! hampir setiap harinya itu -itu saja alasannya. ) Pihak Telkom Speedy harus bersedia Untuk menjawab JUJUR masalah ini dan bertanggung jawab !!.

   b. Iklan yang menjebak dengan slogan "Speed that you can trust" ? "Streaming, Game Online dan download tanpa batas" tapi pada kenyataannya tidak seperti itu.( Kalau bukan pembohongan publik lalu apa namanya? ) Tidak ada pertanggung jawaban pihak penyedia jasa.

   c. Manajemen Telkom Speedy dengan sengaja telah melanggar UU perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Pasal 17 secara partial yang berbunyi:

Pasal 17

1. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

    a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan / atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;

    b. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;

    c. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai periklanan.

2. Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah

melanggar ketentuan pada ayat 1.

Anehnya masalah yang sudah begitu pelik dan menyangkut hak banyak orang seperti ini masih saja dibiarkan oleh petinggi - petinggi yang terkait (Tidak ada gunanya Pemerintah mengurusi korupsi masa lalu tapi membiarkan hal itu terus terjadi dimasa kini. Ibarat gali lubang tutup lubang).

PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

    a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

    c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

   d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,

   e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

   f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

   g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;

   h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimanapernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

    i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

   j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa rnemberikan informasi secara lengkap dan benar.

4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/ataujasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

    a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;

    b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;

    c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;

    d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;

    e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;

    f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

    g. barang tersebut rnerupakan kelengkapan dari barang tertentu;

    h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;

    i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;

    j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;

    k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

2. Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang untuk diperdagangkan.

3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat 1 dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;

b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;

c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;

d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;

e. bahwa penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;

b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;

c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;

d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan / atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;

e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;

f. menaikkan harga atau tarif barang dan / atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan / atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan / atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan / atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

2. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang, ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;

b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;

c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;

d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan;

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuaidengan yang dijanjikan;

b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

1. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

    a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;

    b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;

    c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;

    d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;

    e. mengeksploitasi kejadian dan / atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;

    f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan mengenai periklanan.

2. Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar

ketentuan pada ayat 1.